Oleh: Djatmiko Miko, S.Hub.Int.
Pembukaan lahan perkebunan di Kalimantan selama beberapa dekade terakhir telah menjadi perhatian berbagai negara Barat dan organisasi lingkungan internasional. Berbagai kritik muncul terkait deforestasi, hilangnya habitat satwa liar, hingga kontribusi terhadap emisi karbon global.
Di Indonesia sendiri, isu ini sering menjadi perdebatan, khususnya di kalangan akademisi dan mahasiswa. Sebagian pihak memandang ekspansi perkebunan sebagai ancaman terhadap lingkungan, sementara pihak lain melihatnya sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang telah mengangkat kesejahteraan jutaan masyarakat.
Perspektif Liberalisme: Hak Negara Mengelola Sumber Daya
Dalam perspektif liberalisme, setiap negara berdaulat memiliki hak untuk mengelola sumber daya yang berada di wilayahnya demi kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyatnya. Hak tersebut merupakan bagian dari prinsip kedaulatan yang diakui dalam sistem internasional.
Indonesia memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan ekonominya, termasuk melalui sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, maupun hilirisasi industri. Tidak ada negara lain yang berhak menentukan secara sepihak bagaimana Indonesia harus memanfaatkan sumber daya alamnya.
Standar Ganda dalam Politik Lingkungan Global
Namun demikian, muncul pertanyaan yang sering disampaikan oleh negara-negara berkembang: apakah tuntutan lingkungan yang diberikan kepada Indonesia juga pernah diterapkan kepada negara-negara maju ketika mereka sedang membangun ekonominya?
Sejarah menunjukkan bahwa sebagian besar negara industri saat ini mencapai kemakmurannya melalui eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar, penggunaan energi fosil selama ratusan tahun, serta industrialisasi yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah masif.
Ketika negara berkembang berusaha mengejar ketertinggalan ekonomi, tuntutan lingkungan yang semakin ketat sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakadilan historis dalam tata kelola global.
Kalimantan dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan
Bagi masyarakat Kalimantan, isu sawit tidak hanya berbicara mengenai lingkungan. Sawit juga berkaitan dengan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.
Oleh karena itu, perdebatan mengenai sawit tidak dapat disederhanakan menjadi pilihan antara ekonomi atau lingkungan. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
Menuju Posisi Indonesia yang Lebih Berdaulat
Indonesia tidak boleh menolak kritik lingkungan secara mentah-mentah, tetapi juga tidak boleh menerima seluruh tekanan internasional tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional. Negara harus mampu membangun posisi yang berdaulat, yaitu tetap menjaga lingkungan sekaligus memastikan pembangunan ekonomi dapat berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai sawit dan Kalimantan bukan hanya soal pohon yang ditebang atau lahan yang dibuka. Ini adalah perdebatan tentang keadilan pembangunan, kedaulatan negara, dan bagaimana Indonesia menempatkan dirinya dalam tatanan politik global yang terus berubah.
Djatmiko Miko, S.Hub.Int.
Penulis Seribu Ilmu
"Membaca Politik Lokal dalam Perspektif Global."
